Oleh Fitri Utami
Dari emas Papua hingga batu bara Kalimantan, dari nikel Sulawesi hingga minyak Riau, Indonesia adalah negeri yang diciptakan seolah-olah Tuhan sedang dalam suasana hati yang paling dermawan. Semua ada. Tapi pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepuluh dari Brunei, dan seperduapuluh dari Singapura, tetangga yang bahkan tidak punya tanah pertanian yang memadai.
Ini bukan sekadar ironi. Ini sebuah kegagalan sistemik yang punya nama dalam ekonomi: resource curse alias kutukan sumber daya alam. Richard Auty, ekonom yang pertama kali membingkai konsep ini pada 1993, memperingatkan bahwa negara-negara kaya SDA justru rentan terhadap stagnasi ekonomi, korupsi, dan konflik.
Riset menunjukkan bahwa dalam kurun 2001–2021, sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% dari total kekayaan rumah tangga nasional*. World Inequality Report 2022* mencatat: meski kekayaan Indonesia tumbuh signifikan sejak 1999, ketimpangan hampir tidak berubah. Di lapangan, kenyataannya lebih pahit lagi: kawasan-kawasan penghasil tambang justru sering mencatat angka kemiskinan tertinggi. Provinsi kaya sumber daya seperti Aceh dan Sumatera Selatan masih bergumul dengan kemiskinan struktural yang membandel.
Deindustrialisasi Sebelum Waktunya: Miskin Tanpa Pernah Kaya
Di sinilah akar masalahnya menjadi semakin dalam.
Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan kemiskinan — Korea Selatan, Taiwan, bahkan Vietnam — melakukannya melalui jalur yang sama: industrialisasi. Mereka membangun pabrik, menyerap tenaga kerja, menaikkan upah riil, mengakumulasi kemampuan teknologi, lalu naik kelas.
Indonesia pernah di jalur itu. Pada era 1980-an hingga awal 1990-an, kontribusi manufaktur terhadap PDB mencapai puncaknya di kisaran 32%. Lalu krisis 1998 datang dan memporak-porandakan segalanya. Sektor manufaktur tidak pernah pulih sepenuhnya. Kini angkanya hanya berkisar 18–19% — lebih rendah dari Vietnam (sekitar 25%), Malaysia (22%), dan China (27–29%).
Yang membuat ini tragis bukan sekadar angkanya, tapi waktunya. Para ekonom menyebut ini premature deindustrialization alias deindustrialisasi dini. Indonesia mulai meninggalkan industri manufaktur sebelum mencapai tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Kita seperti seseorang yang pensiun dini sebelum menabung cukup untuk bertahan hidup.
Sementara itu, sektor jasa memang tumbuh, mencapai 42,9% dari PDB pada 2023. Tapi sebagian besar masih terkonsentrasi di sektor non-tradable: perdagangan eceran, transportasi, dan layanan informal dengan produktivitas rendah. Inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai “deindustrialisasi tanpa kemajuan teknologi” yakni transformasi ekonomi yang tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang berarti.
Data PMI Manufaktur Indonesia bahkan sempat terkontraksi di bawah 50 pada April 2025 karena lemahnya permintaan global. Pada Maret 2026, PMI nyaris menyentuh garis kontraksi lagi di level 50,1 — digerogoti kenaikan biaya energi dan gangguan rantai pasok global.
Tidak Ada Silicon Valley, dan Bukan Karena Tidak Mau
Lantas, jika industri manufaktur sedang sakit, bagaimana dengan harapan lain: ekosistem teknologi? Inovasi? Silicon Valley ala Indonesia?
Mimpi ini sudah lama diucapkan. Nongsa D-Town di Batam diresmikan sebagai “Silicon Valley ala Indonesia.” Bukit Algoritma di Sukabumi diumumkan dengan penuh fanfare. Correctio di Cikarang digadang-gadang sebagai pusat Industri 4.0.
Hasilnya? Sebagian mangkrak, sebagian hidup tapi jauh dari ambisi awalnya.
Ini bukan kebetulan. Silicon Valley tidak tumbuh karena ada proyek pemerintah berskala besar, namun tumbuh lebih dari 100 tahun melalui kolaborasi organik antara komunitas hobbyist, entrepreneur, modal ventura, serta ekosistem riset dari Stanford dan UC Berkeley. Ia adalah akumulasi panjang dari percobaan kecil, kegagalan yang dipelajari, dan jaringan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun.
Indonesia mencoba membangun gedungnya tanpa membangun ekosistemnya lebih dulu. Hasilnya adalah bangunan megah di atas tanah yang belum siap.
Dan angkanya bicara jelas: proporsi dana R&D Indonesia terhadap PDB hanya 0,24% — jauh di bawah Malaysia (1,44%) dan Singapura (2,22%). Artinya, kita tidak hanya miskin infrastruktur teknologi, tapi juga miskin investasi dalam pengetahuan itu sendiri. Tesla yang pernah mempertimbangkan investasi senilai ratusan triliun rupiah di Indonesia akhirnya memilih India — dengan alasan ekosistem yang lebih bersahabat.
Energi Mahal: Fondasi yang Retak
Ada satu faktor yang sering luput dari diskusi publik, padahal ia berada di jantung dari semua masalah di atas: energi.
Industri manufaktur tidak bisa tumbuh tanpa energi yang murah, stabil, dan andal. Ini bukan pilihan kebijakan — ini hukum fisika ekonomi.
Di Indonesia, biaya energi untuk industri terus menekan margin keuntungan. Ketergantungan pada energi fosil, transisi energi yang berjalan lambat, dan gangguan pasokan batubara serta LNG global membuat harga energi industri bergejolak. Beberapa perusahaan besar bahkan sudah mempertimbangkan relokasi pabrik ke negara lain yang pasokan energinya lebih stabil. UMKM berbasis teknologi seperti percetakan digital, bengkel juga ikut terpukul karena biaya energi yang membengkak.
Proyek energi terbarukan memang ada. Pemerintah bahkan menargetkan 23% bauran energi baru terbarukan pada 2025. Tapi realisasinya berjalan lambat, dihambat regulasi, pendanaan, dan keterbatasan teknologi. Selama energi murah dan andal belum tersedia secara merata, mimpi reindustrialisasi akan terus terbentur di pintu pertama.
Semua benang ini berakhir di simpul yang sama: Indonesia memiliki hampir semua modal untuk menjadi negara Makmur: sumber daya alam, populasi muda, luas wilayah, dan posisi geopolitik yang strategis. Tapi modal itu belum sepenuhnya dikonversi menjadi kemakmuran yang merata
Yang paling menyakitkan adalah bahwa ini bukan takdir. Namun karena pilihan kebijakan selama puluhan tahun melalui kebijakan yang lebih suka menjual bahan mentah daripada membangun pabrik, lebih suka memotong pita daripada membangun ekosistem, lebih suka mengumumkan target daripada mengevaluasi kegagalan.
Indonesia’s National Productivity Master Plan 2025–2029 menekankan pentingnya reindustrialisasi berbasis teknologi. RPJPN 2025–2045 menargetkan kontribusi manufaktur kembali ke 28% pada 2045. Target-target ini baik. Tapi target tanpa reformasi struktural hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Bukan tidak ada jalan keluar. Beberapa negara berhasil membalikkan kutukan sumber daya alam — dengan membangun institusi yang kuat, menginvestasikan pendapatan SDA ke sektor produktif, membangun energi yang terjangkau, dan secara serius memupuk ekosistem inovasi dari bawah.
Indonesia bisa melakukan itu. Tapi tidak dengan cara yang selama ini dijalankan: proyek mercusuar tanpa ekosistem, ambisi Silicon Valley tanpa R&D yang serius, target reindustrialisasi tanpa energi murah sebagai pondasinya.
Kekayaan alam bukan berkah otomatis. Kekayaan alam bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung pada kecerdasan dan keberanian kita dalam mengelolanya.