Oleh Fitri Utami
Ketika blunder komunikasi pejabat terjadi berulang dan kita hanya bisa geleng-geleng di linimasa, mungkin sudah waktunya kita tanyakan: mengapa kompetensi yang satu ini tidak pernah benar-benar dituntut?
Ada momen yang rasanya familiar bagi banyak dari kita: seorang pejabat berdiri di depan podium, dikelilingi sorotan kamera, lalu mulutnya mengucapkan kalimat yang membuat seluruh negeri berhenti sejenak, bukan untuk kagum, tapi untuk bertanya-tanya. Kita tidak perlu susah payah membayangkannya. Tahun ini saja, Indonesia sudah dihidangkan begitu banyak momen seperti itu, cukup sering sampai kita hampir hafal polanya: pernyataan keluar, linimasa memanas, klarifikasi menyusul, lalu semuanya berulang lagi beberapa minggu kemudian.
Yang menarik bukan momen-momen itu sendiri. Yang menarik adalah apa yang selalu absen di sana: kesadaran bahwa komunikasi publik adalah skill — bukan bakat, bukan gaya pribadi, dan bukan urusan tim humas semata. Skill itu adalah kompetensi yang bisa dipelajari, harus dilatih, dan sudah seharusnya menjadi syarat, bukan bonus, bagi siapapun yang memegang jabatan publik.
Ada anggapan yang masih hidup di banyak lingkaran kekuasaan: bahwa pemimpin dinilai dari keputusan yang ia ambil, bukan dari cara ia berbicara. Komunikasi dianggap urusan sekunder, sisanya bisa diatur staf, diluruskan juru bicara, atau dirapikan dengan siaran pers esok hari.
Pandangan ini runtuh berhadapan dengan realitas hari ini. Di era ketika setiap pernyataan bisa dipotong jadi clip 15 detik, diputar ulang ribuan kali, dan diberi caption yang jauh dari konteks aslinya. Pemimpin yang tidak menguasai komunikasinya sendiri adalah pemimpin yang membiarkan narasinya dikendalikan orang lain. Dan begitu narasi itu lepas, sangat sulit untuk ditarik kembali.
Yang lebih mahal dari sekadar berita viral adalah erosi kepercayaan yang mengikutinya. Setiap pernyataan yang terkesan tidak peka, tidak akurat, atau tidak menghormati kecerdasan publik meninggalkan residu. Tidak langsung terasa — tapi menumpuk. Dan kepercayaan yang menumpuk turun jauh lebih sulit dipulihkan daripada kebijakan yang salah arah sekalipun.
Kesalahan terbesar dalam menilai blunder komunikasi pejabat adalah langsung mengaitkannya dengan kapasitas intelektual. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Seseorang bisa sangat kompeten di bidangnya — kebijakan fiskal, manajemen bencana, gizi dan kesehatan — tapi tetap gagal total ketika harus berbicara di depan publik tentang hal yang sama.
Komunikasi publik yang baik membutuhkan seperangkat kemampuan yang spesifik: membaca situasi emosional audiens sebelum memilih kata, memahami bahwa konteks media berbeda dengan konteks lapangan, tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, serta mampu menyampaikan hal yang rumit dengan cara yang jujur tanpa harus menyederhanakannya sampai titik yang menyesatkan.
Kemampuan-kemampuan itu tidak datang otomatis dengan jabatan. Tidak juga datang dengan kepintaran atau pengalaman panjang di bidang teknis. Namun datang dari latihan, dari kesadaran, dan dari rasa hormat yang tulus terhadap publik yang dilayani.
Ada asumsi implisit yang sering mendasari komunikasi pejabat yang ceroboh: bahwa rakyat bisa ditenangkan dengan pernyataan yang terdengar meyakinkan, meski tidak sepenuhnya akurat. Bahwa cukup tampil percaya diri di podium, dan orang-orang akan percaya. Asumsi ini sudah lama usang. Publik Indonesia, terutama generasi yang tumbuh dengan smartphone di tangan dan akses informasi tanpa batas tidak lagi menerima narasi secara pasif. Mereka mengecek, membandingkan, mendiskusikan. Ketika ada pernyataan yang terasa tidak masuk akal, mereka tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu mengapa.
Artinya, pemimpin yang meremehkan kemampuan rakyat untuk memahami realitas bukan hanya salah secara factual, namun juga salah baca situasi secara strategis. Dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar blunder di linimasa.
Perlu ditegaskan: komunikasi publik yang baik bukan berarti harus fasih seperti orator, tampil sempurna di kamera, atau pandai merangkai kalimat yang terdengar heroik. Standar seperti itu justru berbahaya karena bisa menghasilkan pemimpin yang enak didengar tapi kosong di substansi. Yang dimaksud jauh lebih sederhana dan lebih mendasar: kemampuan untuk hadir dengan jujur dalam percakapan publik. Mendengarkan pertanyaan sebelum menjawab. Tidak defensif ketika dikritik. Mengakui ketidaktahuan tanpa kehilangan wibawa. Dan yang paling penting — memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulut seorang pejabat publik bukan milik pribadinya. Ia milik publik, dan karenanya harus diperlakukan dengan tanggung jawab yang setara.
Lalu apa yang bisa berubah? Pertama, standar seleksi jabatan publik perlu mulai memasukkan evaluasi komunikasi sebagai komponen yang diukur sungguh-sungguh bukan sekadar tes presentasi formalitas yang semua orang bisa persiapkan dalam satu malam. Bagaimana seseorang bereaksi ketika dihadapkan pada pertanyaan yang sulit, tidak terduga, atau menyakitkan secara politis, itu jauh lebih revelatory dari riwayat jabatan manapun.
Kedua, pejabat yang sudah menjabat perlu diberi dan secara aktif diminta untuk mengikuti — pelatihan komunikasi yang serius. Bukan sesi foto dengan konsultan image, tapi latihan nyata: simulasi krisis, media training, hingga latihan mendengarkan aktif.
Dan ketiga — mungkin yang paling penting, kita sebagai publik perlu berhenti menerima pola ini sebagai hal yang wajar. Setiap kali kita hanya tertawa di kolom komentar lalu melanjutkan hidup, kita ikut menormalisasi standar yang rendah. Menuntut komunikasi publik yang lebih baik bukan berarti menuntut kesempurnaan. Tapi menuntut bahwa orang yang dipercaya memegang mandat publik setidaknya cukup menghormati publik itu untuk berbicara dengan jujur, terukur, dan penuh tanggung jawab.
Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik dan kepemimpinan yang baik bukan dua hal yang bisa dipisahkan. Cara seorang pemimpin berbicara kepada rakyatnya adalah cara ia memandang rakyatnya. Dan itu bukan urusan kecil.