Generus indonesia
Ilustrasi Soeharto.

Pak Harto Jadi Pahlawan Nasional: Antara Nostalgia, Luka, dan Sikap Kritis

Oleh Ludhy Cahyana

Gaes, biasanya 10 November identik dengan semangat kepahlawanan, malahan kalo elu ke Surabaya, ramainya luar biasa. Maklum Surabaya Kota Pahlawan, yang jadi palagan Pertempuran Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Tapi tahun ini, topik “pahlawan” terasa agak lain. Pemerintah baru saja menetapkan Soeharto, Presiden ke-2 RI, sebagai Pahlawan Nasional.

Keputusan itu langsung bikin dunia maya panas — antara yang setuju karena jasa besarnya dalam pembangunan, dan yang skeptis karena masih teringat sisi kelam masa pemerintahannya.

Bagi sebagian orang tua kita, usai Orde Lama, nama Soeharto adalah simbol stabilitas dan pembangunan. Era Orde Baru dianggap sukses menata ekonomi, menekan inflasi, membangun jalan, sekolah, dan irigasi. Banyak yang bilang, “Zaman Pak Harto, harga sembako murah, hidup aman, dan negara tertib.”

Tapi di sisi lain, banyak yang nggak bisa melupakan bayang-bayang kelam: pembungkaman kebebasan pers, pelanggaran HAM, korupsi di lingkar Keluarga Cendana, hingga krisis 1998 yang akhirnya menumbangkan kekuasaannya. Jadi, ketika nama Soeharto masuk daftar Pahlawan Nasional, sebagian publik merasa seperti membuka kembali luka lama.

“Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa menimbang ulang sejarahnya sama saja menutupi kenyataan pahit masa lalu,” tulis seorang warganet. Netizen lain bilang: “Kita bisa hormat pada jasa, tapi jangan lupa pada korban.”

Gaes, memahami sejarah juga harus memahami manusia alias aktornya. Soeharto adalah sosok yang kompleks. Ia bisa dikenang sebagai bapak pembangunan, tapi juga diingat sebagai penguasa yang terlalu lama duduk di singgasananya. Bagi sebagian sejarawan, gelar ini bisa jadi cara bangsa berdamai dengan masa lalunya — asal disertai kejujuran dan keterbukaan terhadap fakta sejarah.

Sejarah memang nggak selalu hitam atau putih. Tapi memberi gelar pahlawan pada sosok yang masih memicu luka sosial menuntut kehati-hatian. Apalagi ketika generasi baru sedang belajar memahami sejarah dari banyak sudut pandang.

Bagi Gen Z dan milenial, Soeharto bukan sosok yang mereka alami langsung. Ia adalah nama di buku sejarah, wajah di uang Rp50 ribuan lama, atau meme “Piye kabare, enak jamanku to?” di media sosial. Tapi kabar ini bikin mereka ingin tahu lebih banyak. Banyak anak muda mulai nonton dokumenter, buka arsip digital, dan berdiskusi di kampus soal “siapa sebenarnya yang layak disebut pahlawan.”

Buat mereka, memahami sejarah bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar dan memastikan hal yang salah tidak terulang lagi. “Kita nggak boleh buta sejarah. Karena kalau lupa, kita bisa kehilangan arah,” kata seorang mahasiswa UIN Jakarta di forum diskusi publik.

Nah, Generus Indonesia dalam suasana Hari Pahlawan ini mengajak kawan-kawan menjadikan bulan yang istimewa ini, sebagai momen untuk mengenang perjuangan, bukan menimbulkan polarisasi. Tapi mungkin, perdebatan ini justru perlu. Sesuai kata-kata bijak: Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani berdialog dengan masa lalunya.

Dan di tengah keramaian opini itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak terjebak pada glorifikasi, tapi mengambil hikmah dari setiap fase sejarah.“

Setiap pemimpin punya sisi baik dan sisi kelam. Yang penting bagi kita hari ini adalah belajar dari sejarah. Jadikan jasa mereka sebagai inspirasi, dan kesalahan mereka sebagai pelajaran agar bangsa ini makin matang dan bijak,” ujar KH Chriswanto di Jakarta, pada Minggu (10/11).

Menurutnya, semangat kepahlawanan sejati bukan sekadar soal nama besar, tapi tentang keikhlasan berjuang untuk kemaslahatan rakyat. “Pahlawan masa kini adalah mereka yang berbuat baik tanpa pamrih, yang menjaga kejujuran, menebar manfaat, dan memperkuat persatuan bangsa,” tambahnya.

Mungkin benar, Soeharto punya jasa besar. Tapi bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan masa lalunya, melainkan yang mampu melihatnya secara utuh — jujur, kritis, tapi tetap adil. Dan buat generasi muda, perdebatan ini bukan sekadar nostalgia sejarah, tapi latihan berpikir kritis tentang arti “pahlawan” di zaman modern: bukan yang sempurna, tapi yang berjuang tulus tanpa perlu disebut pahlawan.