oleh Muhammad Faqihna Fiddin
Beberapa waktu terakhir, dunia internasional seperti tidak diberi kesempatan bernafas. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat panggung global panas dengan rangkaian kebijakan dan pernyataan luar negeri yang bikin banyak negara geleng-geleng kepala. Bukan hanya karena agresif, tapi karena semuanya terasa sangat personal, seolah kebijakan luar negeri Amerika adalah perpanjangan langsung dari ego sang presiden. Dari ancaman perang, klaim wilayah, sampai pernyataan ekstrem soal hukum internasional, satu benang merah terlihat jelas: Trump bertindak seolah dunia harus tunduk pada keinginannya.
Cerita ini dimulai dari Iran. Saat gelombang demonstrasi besar meletus di sana, Trump secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap para pendemo. Ia bahkan mengklaim bahwa Amerika membantu mereka, baik secara moral maupun finansial. Namun, yang membuat situasi semakin panas, Trump juga mengancam akan menyerang Iran jika pemerintahnya mengeksekusi para demonstran. Ancaman itu disampaikan tanpa basa-basi diplomatik, tanpa mandat internasional, dan tanpa koordinasi dengan sekutu. Intinya sederhana: jika Iran tidak bertindak sesuai kehendaknya, maka Amerika siap turun tangan dengan kekuatan militer.
Belum selesai dunia mencerna ancaman ke Iran, perhatian Trump beralih ke Venezuela. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Amerika melancarkan operasi militer dan Trump mengklaim telah menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, beserta istrinya. Klaim ini langsung memicu kecaman global. Banyak negara menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara lain. Tapi bagi Trump, itu justru dipamerkan sebagai bukti ketegasan dan kekuatan Amerika. Seolah ingin mengatakan: Amerika bisa melakukan apa pun, kapan pun, dan ke mana pun. Lalu, seperti belum cukup kontroversial, Trump kembali mengangkat isu Greenland. Ia menyatakan Amerika perlu “menguasai” pulau tersebut demi kepentingan strategis dan keamanan nasional. Padahal, Greenland adalah wilayah semi-otonom milik Denmark, sekutu Amerika sendiri. Klaim ini bukan hanya memancing kemarahan Denmark dan Eropa, tetapi juga memperlihatkan cara pandang Trump yang menganggap wilayah negara lain bisa diperlakukan seperti aset bisnis.
Puncaknya, Trump bahkan pernah mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan hukum internasional, karena menurutnya, “aku adalah hukum internasional**.”** Sebuah pernyataan yang terdengar lebih seperti monolog tokoh antagonis film ketimbang ucapan kepala negara. Rangkaian Kejadian Ini Bukan Kebetulan Jika dilihat satu per satu, mungkin semua ini bisa dianggap sebagai retorika politik atau gaya Trump yang khas. Tapi jika disusun sebagai rangkaian, pola besarnya jadi sangat jelas. Trump tidak sekadar membuat kebijakan keras, ia memusatkan keputusan global pada dirinya sendiri.
Ancaman ke Iran menunjukkan bagaimana Trump memanfaatkan isu HAM bukan sebagai prinsip, tapi sebagai alat tekanan politik. Dukungan pada demonstran terdengar heroik, tapi ancaman perang justru membuat situasi semakin berbahaya. Trump tidak berbicara soal solusi diplomatik jangka panjang, melainkan soal menunjukkan siapa yang paling kuat.
Kasus Venezuela bahkan lebih ekstrem. Penangkapan presiden negara lain oleh kekuatan asing adalah sesuatu yang, dulu, hanya terjadi dalam film atau buku sejarah era kolonial. Ketika itu terjadi di era modern, banyak negara langsung bertanya: kalau ini dibiarkan, siapa berikutnya? Dan pertanyaan itu tidak dijawab dengan penjelasan hukum internasional, melainkan dengan pernyataan penuh percaya diri dari Trump.
Sementara itu, klaim atas Greenland memperlihatkan sisi lain dari pendekatan Trump, yaitu bagaimana dunia dilihat seperti papan catur geopolitik, dan negara kecil hanyalah bidak. Sekutu pun tidak diperlakukan berbeda. Semua tunduk pada satu logika: kepentingan Amerika versi Trump. Lalu, Apa Itu “Narcissistic Unilateralism”? Di sinilah istilah narcissistic unilateralism masuk dan menjadi relevan. Istilah ini dipopulerkan oleh media seperti The New Yorker untuk menggambarkan gaya kebijakan luar negeri Trump yang unik dan berbahaya.
Mari kita pecah secara sederhana. Narcissistic berarti narsistik, terobsesi pada diri sendiri, citra diri, dan kebutuhan untuk selalu terlihat dominan, kuat, dan benar.
Unilateralism berarti bertindak sendiri, tanpa persetujuan, tanpa konsultasi, dan tanpa kerja sama internasional. Bila digabungkan, narcissistic unilateralism adalah pendekatan di mana seorang pemimpin menggunakan kekuatan negaranya berdasarkan ego pribadi, bukan berdasarkan aturan bersama atau kepentingan global.
Trump bukan tipe pemimpin yang menarik diri dari dunia. Justru sebaliknya. Ia sangat aktif di panggung global, tapi dengan cara sepihak. Ia tidak berkata, “Mari kita sepakati bersama,” melainkan, “Ikuti saya, atau hadapi konsekuensinya.”
Dalam pendekatan ini, hukum internasional dianggap penghalang, bukan panduan. Lembaga multilateral seperti PBB dipandang tidak penting jika tidak sejalan dengan keinginan pribadi. Sekutu dianggap mitra selama patuh, dan lawan dianggap musuh yang harus ditundukkan. Kenapa Pendekatan Ini Berbahaya? Masalah terbesar dari narcissistic unilateralism bukan hanya soal Trump sebagai individu, tapi soal preseden yang ia ciptakan. Ketika negara paling kuat di dunia mulai terang-terangan mengabaikan hukum internasional, pesan yang dikirim ke dunia sangat jelas: aturan hanya berlaku jika kamu lemah.
Negara-negara besar lain bisa saja meniru pola ini. Jika Amerika boleh menyerang dan menangkap pemimpin negara lain, mengapa Rusia atau China tidak? Jika Trump bisa mengklaim wilayah negara sekutu, apa yang mencegah negara lain melakukan hal serupa?
Pendekatan ini juga menghancurkan kepercayaan. Diplomasi internasional bekerja karena ada asumsi dasar bahwa semua pihak bermain dalam aturan yang sama. Ketika satu pemain memutuskan untuk menabrak papan permainan, sistemnya ikut runtuh. Ego sebagai Kompas Kebijakan Yang paling mengkhawatirkan dari narcissistic unilateralism adalah ketika ego menggantikan institusi. Keputusan besar yang menyangkut jutaan nyawa, stabilitas global, dan masa depan perdamaian dunia tidak lagi ditimbang melalui proses panjang dan kolektif, melainkan lewat kehendak satu orang.
Pernyataan Trump bahwa moralitas pribadinya adalah satu-satunya batasan tindakannya menunjukkan betapa sentralnya posisi dirinya dalam kebijakan luar negeri Amerika. Ini bukan lagi soal negara, tapi soal personalisasi kekuasaan. Dunia Besar, Cermin Diri Kita Rangkaian kejadian terbaru, mulai dari ancaman militer terhadap Iran, operasi di Venezuela dengan klaim penangkapan Nicolás Maduro, klaim penguasaan atas Greenland, hingga pernyataan bahwa hukum internasional tidak lagi relevan, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semuanya membentuk satu pola yang jelas, yaitu narcissistic unilateralism. Sebuah cara pandang yang menempatkan ego dan kehendak sepihak di atas aturan bersama, dialog, dan kerja sama. Pola inilah yang kini mengguncang tatanan dunia yang selama puluhan tahun dibangun di atas kompromi dan kepercayaan antarnegara.
Namun, kritik terhadap narcissistic unilateralism seharusnya tidak berhenti di panggung geopolitik. Justru di sinilah refleksi menjadi penting. Karena jika ditarik ke level paling dasar, pola ini tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukannya saat seseorang merasa paling benar dalam diskusi dan menutup telinga terhadap pendapat lain.
Kita melihatnya ketika keputusan diambil sepihak, lalu dibenarkan dengan alasan “demi kebaikan bersama,” padahal sebenarnya demi kepuasan pribadi. Bahkan di media sosial, pola ini hadir ketika opini disampaikan bukan untuk berdialog, melainkan untuk menang dan menguasai percakapan.
Bedanya, Trump melakukannya dengan kekuasaan negara, sementara kita melakukannya dengan kuasa kecil yang kita miliki, di kelas, di kantor, di rumah, atau di lingkar pertemanan. Polanya sama, hanya skalanya berbeda. Ego menjadi pusat, orang lain menjadi pengikut, dan aturan bersama dianggap penting hanya jika menguntungkan diri sendiri.
Karena itu, fenomena narcissistic unilateralism bukan hanya peringatan tentang arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi juga cermin bagi kita semua. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita masih mau mendengar sebelum memutuskan? Masih mau berunding sebelum memaksakan kehendak? Masih percaya bahwa kebenaran bisa lahir dari dialog, bukan dari dominasi?
Dunia tidak runtuh hanya karena satu pemimpin merasa dirinya adalah hukum. Dunia runtuh ketika sikap itu dinormalisasi, ditiru, dan dianggap wajar di berbagai level kehidupan. Maka, sebelum kita mengecam arogansi di panggung global, mungkin pertanyaan paling jujur yang perlu kita ajukan adalah ini: dalam skala kecil hidup kita, apakah kita sedang membangun kerja sama, atau justru mempraktikkan narcissistic unilateralism versi kita sendiri?