Oleh Muhammad Faqihna Fiddin
Pernah nggak sih lo ngerasa kalau mau ke dokter di kota besar itu gampang banget? Tinggal buka aplikasi, pilih jadwal, jalan bentar ke rumah sakit, beres. Tapi di sisi lain, kalau lo baca berita, masih banyak saudara-saudara kita di pelosok Indonesia yang kalau sakit harus “pasrah” atau perjalanan berjam-jam cuma buat ketemu satu dokter umum.
Padahal, kalau kita liat data wisuda kedokteran, rasanya tiap tahun ribuan dokter baru dilantik dengan gagah pakai jas putih. Fenomena ini unik sekaligus miris: Indonesia lagi ngalamin yang namanya paradoks jumlah dokter. Lulusan nambah terus, tapi akses kesehatan di daerah tetep jalan di tempat. Kok bisa?
1. Angka yang Menipu: Kita Nggak Kurang Dokter, Kita Kurang “Pemerataan”
Mari kita bicara data biar nggak disangka cuma asbun (asal bunyi). Sampai awal tahun 2026, Indonesia sebenarnya punya sekitar 228.627 dokter umum. Secara rasio nasional, angka ini menunjukkan kalau satu dokter melayani sekitar 1.200-an warga. Sebenarnya, angka ini nggak buruk-buruk amat kalau dibandingin sama beberapa tahun lalu.
Masalahnya, statistik itu sering kali menipu. Rasio bagus secara nasional itu terjadi karena dokter-dokter kita numpuk di kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Jogja mungkin punya stok dokter yang melimpah (bahkan bisa dibilang oversupply di beberapa titik).
Tapi coba tengok ke timur. Di Papua Pegunungan, ada sekitar 62,57% Puskesmas yang “kosong” alias nggak ada dokternya sama sekali. Bayangin, bangunan ada, papan nama ada, tapi pas lo masuk, dokternya nggak ada. Inilah yang disebut kegagalan distribusi. Kita punya stoknya, tapi kita nggak tahu gimana cara nyebarinnya secara adil.
2. Curhat dari Lapangan: Fasilitas Minim, Alat Harus Bawa Sendiri
Kenapa sih dokter-dokter enggan ke daerah? Apakah mereka kurang nasionalis? Eits, tunggu dulu. Coba posisikan diri lo sebagai dokter di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Dalam sebuah laporan video, ada seorang dokter gigi di Toli-Toli yang ceritanya bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, dia praktik di Puskesmas tapi alat medisnya bawa sendiri dari rumah. Puskesmas tempat dia kerja nggak punya fasilitas dasar buat tindakan kedokteran gigi. Ini kan ibarat nyuruh tentara ke medan perang tapi nggak dikasih senjata sama peluru.
Nggak cuma soal alat, infrastruktur juga jadi tantangan berat. Akses transportasi yang susah, listrik yang sering mati, sampai sinyal internet yang timbul tenggelam bikin banyak tenaga medis merasa terisolasi secara profesional. Mereka nggak bisa berkembang karena nggak ada fasilitas penunjang.
3. Isu Kesejahteraan: Pengabdian Nggak Bisa Bayar Tagihan
Ini isu yang sensitif tapi penting banget dibahas: Gaji. Banyak dokter di daerah yang statusnya kontrak atau honorer daerah, yang sayangnya, kesejahteraannya sering terabaikan.
Ada cerita miris soal jasa pelayanan yang nggak turun berbulan-bulan. Bayangin, lo udah dedikasiin waktu 24 jam buat warga, tinggal jauh dari keluarga, eh pas akhir bulan dompet tetep kering karena birokrasi anggaran yang ribet. Belum lagi ada kabar kalau di beberapa daerah, anggaran buat insentif dokter malah dipotong. Kalau begini terus, ya wajar kalau dokter-dokter muda lebih milih buka praktik di kota atau kerja di klinik kecantikan yang manajemennya lebih jelas.
4. Krisis Dokter Spesialis: Antrean yang Bikin Putus Asa
Kalau dokter umum aja susah, dokter spesialis apalagi. Indonesia saat ini kekurangan sekitar 29.000 dokter spesialis. Penyakit-penyakit kritis kayak jantung, saraf, atau kanker butuh penanganan spesifik yang nggak bisa dilakukan dokter umum.
Pemerintah memprediksi di tahun 2032, kita butuh 70.000 spesialis lagi. Masalahnya, sekolah spesialis itu mahal, lama, dan kuotanya terbatas banget. Produksi nasional kita cuma sanggup nyetak sekitar 2.700 spesialis per tahun. Jauh banget dari target belasan ribu yang dibutuhkan buat meng-cover seluruh rakyat Indonesia.
Lagi-lagi, spesialis yang ada pun numpuk di kota besar. Kenapa? Ya balik lagi ke alat. Dokter spesialis bedah jantung nggak mungkin mau ditempatin di kabupaten kalau di sana nggak ada mesin pacu jantung atau ruang operasi yang standar. Akhirnya, pasien dari daerah harus dirujuk ke provinsi atau ke Jakarta, yang biayanya malah jadi berkali-kali lipat.
5. Lingkaran Setan BPJS dan Fasilitas
Ada juga fenomena aneh di beberapa rumah sakit daerah. Ada rumah sakit yang sepi pasien bukan karena warganya sehat semua, tapi karena rumah sakit itu nggak bisa kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kenapa nggak bisa kerja sama? Karena salah satu syarat BPJS adalah rumah sakit harus punya minimal dokter spesialis tertentu. Karena dokternya nggak ada, kerja sama nggak jalan. Karena nggak pakai BPJS, warga nggak berani berobat ke situ karena mahal. Akhirnya, dokternya jadi “gabut” dan rumah sakitnya kayak bangunan mangkrak. Ini kan namanya lingkaran setan yang nggak ada ujungnya.
6. Langkah Pemerintah: Apakah Sudah Cukup?
Pemerintah sekarang lagi mencoba beberapa terobosan. Mulai dari memperbanyak Fakultas Kedokteran (FK), nambah kuota mahasiswa, sampai bikin program PPDS (Pendidikan Dokter Spesialis) berbasis rumah sakit biar belajarnya nggak cuma di kampus aja.
Tapi, banyak yang bilang kalau ini cuma solusi di bagian “hulu” (produksi). Kalau “hilirnya” (distribusi dan kesejahteraan) nggak dibenerin, ya percuma. Pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengatakan: “Percuma cetak dokter banyak-banyak kalau sistem distribusinya nggak dibenerin.” Kalau cuma asal cetak tapi pemerintah nggak sanggup kasih gaji yang layak dan alat yang lengkap di daerah, ya ujung-ujungnya dokter itu bakal balik lagi cari kerja di kota besar demi bertahan hidup. Mau kita punya sejuta dokter pun, kalau sistemnya nggak bikin mereka nyaman tinggal di pelosok, mereka bakal tetep “kabur” ke kota.
Kesehatan Bukan Soal Keberuntungan Alamat
Negara bisa dibilang gagal kalau layanan kesehatannya bergantung pada alamat, bukan pada kebutuhan. Harusnya, nggak peduli lo tinggal di pinggir hutan Kalimantan atau di tengah gedung tinggi Jakarta, lo punya hak yang sama buat dapet pelayanan medis yang layak.
Masalah krisis dokter ini bukan cuma soal nyetak ijazah sebanyak-banyaknya. Ini soal gimana pemerintah bisa menjamin kalau dokter yang dikirim ke pelosok itu punya “senjata” (alat) yang lengkap, perut yang kenyang (gaji layak), dan masa depan yang jelas.
Tanpa itu semua, dokter-dokter kita cuma bakal jadi pahlawan di atas kertas, sementara di dunia nyata, masyarakat di ujung Indonesia sana masih harus bertaruh nyawa tiap kali mereka jatuh sakit.